PASAL KARET UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh : Zaenal Arifin

SELAYANG PANDANG

Hiruk pikuk penerimaan perangkat desa menjadi kesibukan dibeberapa daerah. Dag dig dug para calon perangkat menjadi rasa yang hinggap dijantungnya. Asa mereka para calon perangkat untuk diterima sangat besar dengan dalih ingin ikut berjuang membangun desanya. Dengan komposisi lowongan dimasing-masing desa beragam, ada yang hanya butuh satu perangkat, banyak pula yang lebih dari satu lowongan. Para pendaftar berasal dari bermacam latar belakang pendidikan dan keahlian, ada yang kompeten sesuai yang distandarkan oleh kepala desa, ada yang setengah kompeten dan banyak pula yang tidak kompeten. Bahkan tim penguji pun tidak tanggung-tanggung, melibatkan akademisi perguruan tinggi yang ditunjuk oleh penyelenggara. Dengan tujuan supaya menghasilkan perangkat yang kompeten sesuai standar yang butuhkan. Idealisme formal penyelenggaraan patut dipertahankan dan terus ditingkatkan supaya menghasilkan produk kebutuhan yang semakin berkualitas. Semuanya itu merupakan langkah aktualisasi dalam melaksanakan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ideal yang membutuhkan monotafsir dalam eksekusi supaya tidak menumbuhkan polemik di tingkat bawah. Tetapi tak ada gading yang tak retak, setiap idelaisme pada satu sisi pasti ada pragmatisme disisi lain, sehingga kami mencoba untuk mengindentifikasi kemungkinan kelemahan yang ditimbulkan dari UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut.

PASAL–PASAL KARET/MULTITAFSIR

Setelah disahkannya UU No. 6 tahun 2014 pada tanggal 15 Januari 2014 perkembangan dan pembangunan desa diharapkan lebih cepat dan mengenai sasaran, Karena UU tersebut menjadi pemotong rantai birokrasi yang panjang, sekaligus untuk meminimalisir perilaku koruptif dari pos birokrasi tersebut. Usaha legislatif dan eksekutif yang patut kita hargai dalam rangka pemerataan pembangunan disetiap wilayah NKRI. Tetapi dari idealnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menurut pemhaman kami ada beberapa pasal yang mengandung multitafsir atau kami menyebut sebagai pasal karet. Pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

  1. Pasal 18

gb 1

Menurut kami pasal 18 membuat kepala desa sebagai top leader kepemimpinan desa, mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Kepala desa sebagai penyelanggara pemerintahan desa berwenang membuat keputusan apapun terkait desa termasuk yang sedang hangat saat ini penerimaan perangkat desa yang nantinya akan membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Keadaan saat ini penerimaan calon perangkat desa dipenuhi dengan intrik tawar menawar antara calon perangkat dengan kepala desa. Tahapan tes wawancara digunakan kepala desa untuk menunjukkan kuasanya.

  1. Pasal 22

Gb 2

Pasal ini menegaskan dan menguatkan posisi kepala desa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Terjadinya kuasa berantai dari bawah keatas, dari kepala desa dan bupati, sehingga kalau dilihat, walaupun kepala desa dalam pemilihannya tidak ada sangkut pautnya dengan alat politik berupa partai politik, tetapi kalau sudah terpilih, kepala desa akan mengikuti arus politik yang dibawa oleh baupati. Sehingga keputusan terkait dengan desa bisa dikata keputusan bupati yang secara otomatis akan dilaksanakan oleh kepala desa, termasuk dalam penerimaan calon perangkat dengan kebijakan sesuai pembagian yang dilakukan.

  1. Pasal 26 ayat 3

Gb 3

Pasal ini digunakan oleh kepala desa untuk memilih siapa saja yang akan membantunya dalam pemerintahan desa. Dengan standar yang sudah ditetapkan oleh kepala desa.

  1. Pasal 49

Gb 4  Pasal ini kembali menegaskan kekuasaan tanpa batas dari kepala desa, yang akan mendapatkan legalitas dari struktur diatasnya. Sehingga dalam kegiatan penyelanggaraan penerimaan perangkat ada tiga yang menentukan, bupati yang mendelagasikan camat sebagai tempat konsultasi dan kepala desa itu sendiri.

Dari empat pasal tersebut diatas kami benturkan realitas dilapangan khususnya dalam penerimaan calon perangkat desa, kepala desa konsultasi dengan bupati dan bupati memberikan mandat kepada camat untuk berperan secara politik dalam seleksi. Hal tersebut memang dibenarkan dalam UU, sehingga legalitas formalnya tidak masalah. Sehingga kalau calon perangkat desa menghabiskan dana sampai ratusan juta, itu wajar karena kepala desa, camat dan bupati sedang melaksanakan UU. Seoperti yang tercantum dalam pasal 39 ayat 2 “bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa yang dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati”.

Maka dari itu ada prinsip yang harus jadi semboyan dari masing – masing orang, “ketika tidak bisa memberantas kemungkaran, maka minimal bisa meminimalisir kemungkaran tersebut”. Karena sistem harus dirubah dari sistemnya itu sendiri,  orang hanya sebagai pelaksana UU.  Nah soal UU menjadi tanggung jawab legislatif dan eksekutif untuk memproduk regulasi ideal yang bermoral. Wallahu alam bishowab. 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s