SEKOLAH GRATIS PENGHANCURAN SISTEMIK PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sudah dimulai sejak januari kemarin, setiap sekolah mulai berbenah dalam merekrut calon siswanya. Branding sekolah sudah semarak mulai spanduk, umbul-umbul, baliho dipinggir jalan protokol bahkan iklan di media dilakukan, demi kompetisi yang semakin kompetitif.

Kompetisi antar sekolah menarik disimak baik swasta dg swasta maupun swasta dengan negeri. Disitulah eksistensi lembaga pendidikan dipertaruhkan, Kajian yang menarik untuk didiskusikan.

Fenomena menarik ketika pemerintah daerah membuat kebijakan sekolah gratis, karena ingin melunasi janji kampanye. Pemda tidak sadar kalau kebijakan tersebut berpengaruh sangat besar terhadap sekolah yang dikelola swasta. Dengan semakin rendahnya daya beli masyarakat, kebijakan tersebut memang menjadi angin segar yang seolah – olah solusi bagi masyarakat.

Tapi sungguh ironis ketika kebijakan tersebut tanpa melibatkan kualitas pendidikan yang baik. Kebijakan sekolah gratis adalah sebuah penghancuran sistemik terhadap beberapa hal.   Pertama,  menurunnya kualitas pendidikan secara masif, mengapa demikian?  Karena masyarakat kita masih belum bisa melihat bahwa pendidikan  bukan hanya soal pembiayaan tapi juga masalah kualitas, sekolah gratis cenderung membuat masyarakat “sak karepe dewe” dan para orang tua akan berbondong-bondong. Kedua, semakin menenggelamkan eksistensi sekolah swasta yang notabene tidak disubsidi pemerintah, sehingga cenderung berbayar. Sekolah swasta yang masih mampu bertahan yaitu sekolah yang memang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Apakah sekolah gratis solusi pendidikan?

Ketika masyarakat dihadapkan dengan hal yang seperti itu maka bisa dipastikan sebagian besar masyarakat akan memilih sekolah gratis. Dan sebagian kecil masyarakat memilih kualitas karena tidak begitu tertarik dengan embel – gratis tersebut.

Menurut hemat kami sekolah gratis merupakan kebijakan emosional yang tidak memperhatikan output yang akan dicapai. Karena kebijakan tersebut cenderung bernilai politik bukan ansich untuk pendidikan. Padahal politik dan pendidikan itu tidak seharusnya berselingkuh dalam sebuah kebijakan, masing-masing mempunyai domain yang berbeda. Politik itu cenderung melihat dengan kacamata kuantitatif, sedangkan pendidikan dengan sudut kualitatif.

Solusi yang seharusnya menjadi kebijakan pemerintah yaitu PENDIDIKAN MURAH,  karena memang menjadi amanat undang-undang dasar 1945, BUKAN PENDIDIKAN GRATIS.

Zaenal Arifin (pemerhati pendidikan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s