LEGALITAS MUHAMMADIYAH PERSPEKTIF HUKUM

Surat edaran menteri dalam negeri nomor 900/4627/sj tentang penajaman ketentuan pasal 298 ayat (5) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, cukup membuat ormas-ormas berpikir ulang tentang legalitasnya termasuk Muhammadiyah. Sebenarnya surat edaran tersebut mempunyai titik fokus pada pemberian dana hibah baik dari APBN maupun APBD, untuk badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah (1) badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) badan dan lembaga yang bersifat nirlaba dan sosial yang sudah memiliki surat keterangan terdaftar (SKT)  yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri, gubernur, atau bupati /walikota. (3) organisasi yang berbadan hukum dari kementerian hukum dan ham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kriteria berbadan hukum seperti yang sudah diuraikan sebelumnya mengharuskannya setiap organisasi kemasyarakatan memiliki SKT dan keterangan berbadan hukum dari menkumham.

Legalitas kenegaraan Muhammadiyah sebagai badan hukum berdasarkan SK gubernur jenderal hindia Belanda : 22 agustus 1914,16 agustus 1920 dan 2 september 1921. Sebelum negara ini berdiri Muhammadiyah sudah berbadan hukum. Apakah pemerintah lupakan hal itu?

Kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa ini sudah tidak terhitung jumlahnya, dari sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemikiran yang diberikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti jenderal besar sudirman, ki bagus hadikusumo, kasman singodimejo, hamka untuk bangsa Indonesia.

Apakah Muhammadiyah harus mendaftar ulang untuk legalitasnya? Sedangkan Muhammadiyah sudah legal sejak zaman kolonial. Butuh kelapangan Pikir dari pemerintah. Ini masalah psikis yang harus diperhatikan.

Sebenarnya Muhammadiyah tidak terlalu respon masalah badan hukum itu,  yang direspon Muhammadiyah adalah banyaknya kasus amal usaha Muhammadiyah yang bingung, terkait dengan bantuan dana hibah untuk lembaga atau badan yang sudah ada. Sehingga banyak amal usaha Muhammadiyah yang membuat ulang akta notaris yang pendiriannya dilakukan oleh individu pengelola amal usaha tersebut. Ini berbahaya buat keberlanjutan amal usaha tersebut. Karena amal usaha tidak boleh  atas nama pribadi. Amal usaha Muhammadiyah ya milik Muhammadiyah, yang legalitasnya menjadi tanggung jawab Muhammadiyah. Kejadian mendaftar ulang kalau hanya untuk persoalan dana hibah tidak masalah tetapi dikhawatirkan kejadian itu sampai pada hilangnya hak Muhammadiyah untuk mengatur amal usahanya.

Inilah yang membuat Muhammadiyah cukup khawatir kalau pemerintah tidak merubah esensi dari peraturan yang menurut saya merugikan beberapa ormas termasuk Muhammadiyah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s