MENGKRITISI DANA ASPIRASI DPR UNTUK RAKYAT

Oleh: Zaenal Arifin *
Sejak dilantik menjadi anggota DPR, wakil rakyat di Senayan tak berhenti menggulirkan gagasan yang cenderung kontroversial dan mengundang kritik. Mulai dari anggaran untuk pembangunan gedung baru yang tidak rasional, renovasi rumah dinas hingga usulan dana aspirasi Rp 15 miliar bagi setiap anggota DPR. Berbagai pihak langsung saja mengecam tetapi sebagian lainnya mendukung khususnya bagi anggota DPR sendiri. Bahkan Pendapat yang ekstrim dari para pakar, bahwa berbagai upaya usulan pemerintah tentang masalah uang tersebut karena pundi-pundi uang partai politik sudah kehabisan. Hal ini terjadi karena saat ini berbagai pihak menyorot dengan ketat praktek uang ilegal dari DPR, benarkah ?
Gagasan yang mengundang kontroversi ini digulirkan Fraksi Partai Golkar. Fraksi terbesar kedua setelah Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan agar APBN 2011 mengalokasikan dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota untuk daerah pemilihannya. Dana itu dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan bagi penduduk di dapilnya. Dalih mereka bisa kita pahami sebagai bentuk kepedulian terhadap konstituen di daerah pemilihannya. Karena, selama ini ada kesan usai pemilu, pemilih merasa ditinggalkan wakilnya. Istilahnya, ‘habis manis sepah dibuang’.
Meski alasannya bisa dipahami, tetapi tetap saja mengundang kritik. Apalagi, ini akan membebani keuangan negara Rp 8,4 triliun per tahun. Padahal, APBN sudah terbebani dengan beragam anggaran untuk DPR. Ada uang kehormatan, uang tunjangan aspirasi, dan uang reses. Keberadaan dana aspirasi itu juga memunculkan kekhawatiran di kalangan publik.
Keberadaan dana aspirasi itu juga memunculkan kekhawatiran di kalangan publik. Mereka menilai dana aspirasi DPR akan menjadi lahan korupsi baru di parlemen. Karena, akan sulit dipastikan apakah dana itu diterima atau tidak oleh masyarakat. Belum tentu dana itu sampai ke masyarakat di masing-masing dapil. Bisa jadi hanya sampai ke tim sukses mereka saja. Usulan politikus Senayan untuk mengelola dana aspirasi dinilai sangat mengada-ada.

DANA ASPIRASI MIRIP “PORK BARREL BUDGET” DI AMERIKA SERIKAT
Dana Aspirasi DPR ini bila dianalisa sangat mirip dengan ”pork barrel budget” di Amerika Serikat (AS). Namun justru kebijakan ini akan segera dihapus oleh Obama karena berbagai pihak sudah lama mengkritisi bahwa kebijakan itu selama ini tempat ladang korupsi dan pemborosan. Dan janji menghapus kebijkan ini selalu didengungkan Obama saat berkampanye.
Pork barrel memang istilah dengan konotasi negatif yang dipakai untuk mengejek praktek budgeting pemerintah pusat (Federal) AS untuk proyek-proyek di distrik anggota Congress (setara DPR) yang terpilih. Istilah “pork barrel” ini mengacu pada praktek tertentu di era sebelum Civil War (perang saudara) AS. Saat itu ada praktek memberikan budak kulit hitam se-barrel (gentong) “salt pork” (sejenis makanan dari daging babi mirip bacon) sebagai hadiah dan membiarkan mereka memperebutkan hadiah tersebut. Istilah ini dipakai karena budgeting pemerintah oleh anggota Congress untuk Dapil-nya mirip praktek tersebut. Konstituen di daerah seakan “budak yang dibeli” dan berebut dana anggaran tersebut. Dana pork barrel digunakan politisi Congress untuk “membayar balik” konstituennya dalam bentuk bantuan dana untuk proyek-proyek di daerah pemilihannya. Membayar balik dalam pengertian membalas dukungan politik yang didapatkannya sebelum ia terpilih, baik dukungan dalam bentuk suara pemilih (vote) ataupun kontribusi dalam kampanye politiknya.
Apabila pork barrel budget diterapkan di sini dengan nama Dana Aspirasi DPR, hal itu berarti kita telah mencontoh politik modern AS. Sayangnya yang dicontoh adalah bagian yang jeleknya, praktek korupsi kolusi yang dilegalkan lewat kerjasama politik. Sebuah ironi di kala politisi kita sibuk mengkritik praktek neoliberalisme dalam kebijakan perekonomian AS.
DANA ASPIRASI = DANA RESES
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa dana aspirasi itu seharusnya tak dibutuhkan oleh anggota DPR.”Karena anggota DPR sudah punya dana reses Rp 31,5 juta setiap ada reses turun ke masyarakat,” ujarnya di DPR, Senin (7/6). Dana reses ini didapatkan oleh anggota DPR tiga kali selama setahun. Dia juga mengatakan bahwa dana aspirasi ini tidak punya konsep yang jelas untuk diaplikasikan pada masyarakat.

KELEMAHAN USULAN DANA ASPIRASI
Secara konstitusional diakui, DPR memiliki fungsi anggaran. Dalam hal ini, Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Khusus untuk fungsi anggaran, DPR hanya dimungkinkan untuk membahas dan menyetujui RAPBN. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, upaya sejumlah anggota DPR mendorong dana aspirasi karena alasan telah berjanji (saat kampanye) dapat dikatakan sebagai sesat tafsir terhadap fungsi anggaran yang diatur dalam UUD 1945. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, fungsi konstitusional dalam penganggaran menjadi bagian yang melekat dengan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan DPR.
UU 17/2003 menyebutkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada pada Presiden dan dikuasakan pada Menteri, diserahkan kepada Gubernur/ Bupati / Walikota, bukan pada DPR. UU tersebut juga telah mengubah paradigma budgeting dari sistem lama yang berdasarkan input menjadi sistem baru yang berdasarkan kinerja periode sebelumnya. Dana aspirasi malah akan mengembalikan paradigma lama.
UU 1/2004 menyebutkan pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota. Pengguna di sini adalah Kementerian dan Lembaga eksekutif. DPR sebagai lembaga legislatif tidak diatur dalam UU untuk menggunakan Anggaran. Kembali Dana aspirasi melanggar UU ini.
UU 33/2004 mengenai asas dana perimbangan yang mencakup desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana aspirasi menafikan prinsip desentralisasi karena alokasi anggaran dibuat oleh DPR yang ada di pusat. Hal ini melanggar prinsip otonomi daerah di mana Pemda dan DPRD-lah yang menyusun anggaran untuk daerahnya (APBD). Selain telah melanggar hukum, Dana aspirasi juga disinyalir tidak dapat mencapai motif awalnya yaitu pemerataan pembangunan dan pertumbuhan daerah. Mengapa? Karena Dana aspirasi diberikan berdasarkan jumlah wakil rakyat per Dapil. Dapil di Jawa lebih banyak daripada Dapil di pulau lainnya sehingga jumlah wakil rakyatnya paling banyak. Sementara itu daerah yang miskin di Indonesia umumnya adalah daerah-daerah terpencil dengan jumlah wakil rakyat yang relatif lebih sedikit. Dengan demikian daerah yang miskin akan mendapatkan Dana aspirasi dengan jumlah yang jauh lebih rendah dibanding daerah yang relatif lebih makmur. Sebagai contoh, DKI Jakarta yang memiliki angka kemiskinan terendah yakni 3,62 persen akan memperoleh dana aspirasi Rp 315 miliar, sementara Maluku yang angka Kemiskinannya 28,3 persen hanya mendapat dana aspirasi Rp 90 miliar. Jelas usulan ini bertentangan dengan logika pemerataan yang diungkapkan DPR.
Jika terealisasi, hal ini jelas juga melanggar UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bila cermat dan memperhatikan kepentingan rakyat dan keadilan seharusnya Pemerintah menolak usulan anggota DPR tersebut karena dianggap berpotensi melanggar Undang-Undang. Dana aspirasi DPR, tidak memiliki dasar konstitusi yang kuat. DPR tidak mempunyai fungi dan tugas untuk mengalokasikan dana ke daerah. Selain itu, bentuk alokasi dana itu juga dinilai janggal. Bahkan cenderung merusak sistem administrasi keuangan negara. DPR sebaiknya tidak perlu “ngotot” untuk melanjutkan usulan dana aspirasi tersebut.
SOLUSI
Jika yang diinginkan adalah pemerataan pembangunan, DPR harus melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah secara optimal. Apabila ingin memperjuangkan Dapilnya masing-masing, maka sampaikan aspirasi masyarakat ke Kementerian yang terkait, bukan harus sebagai pelaksana pengguna anggaran.

*Sekretaris Bidang Hikmah DPD IMM Jawa Tengah

One thought on “MENGKRITISI DANA ASPIRASI DPR UNTUK RAKYAT

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s