Kasus Bibit Chandra, Deponeering, dalam sebuah kesemrawutan

*Zaenal Arifin,
Bibit – Chandra jadi pesakitan lagi! Tersangka kasus pemerasan anggodo wijaya ini akan di sidangkan lagi! Inilah berita yang sedang berkembang dimasyarakat. Beberapa waktu yang lalu pengadilan negeri Jakarta selatan mengeluarkan Surat keputusa Penghentian perkara (SKPP) tersangka kasus pemerasan terhadap Anggodo Wijoyo. Ternyata SKPP tersebut masih bias di utak – atik oleh hokum, banyak pengamat hokum yang menyatakan bahwa SKPP tidak mempunyai kekuatan hokum yang lebih dibandingkan dengan deponeering. kemudian kenapa SKKP tetap dikeluarkan padahal sudah tau kalau keputusan itu lemah didepan hokum. Apa yang terjadi?
Kasus Bibit – Chandra menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia, bahkan sampai presiden pun ikut urun rembuk atas saran dari Tim 8 yang dibentuk oleh presiden sendiri. Atas saran Tim 8 tersebut akhirnya Presiden meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan Surat Keputusan penghentian Perkara (SKPP) kepada Bibit- Chandra. Dan akhirnya pengadilan negeri Jakarta selatan mengeluarkan SKPP, sekarang mulai muncul lagi tentang SKPP Bibit – Chandra, Kejaksaan agung rencananya akan melukakan peninjauan kembali (PK) terhadap SKPP tersebut. Ada beberapa pertimbangan Kejaksaan agung mengambil langka PK, pertama ,dalam putusan banding untuk praperadilan ditidak dapat ditempuh jalur hokum kasasi. Kedua, sejak awal kejaksaan sudah mengambil sikap untuk menghentikan perkara tersebut dengan opsi SKPP. SKPP dan deponeering adalah dua opsi yang berbeda (SM.11/06/2010). Apapun opsinya Tunjukkan kepada rakyat bahwa kejaksaan tidak akan melemahkan KPK.
Dalam masyarakat Indonesia kata deponering sudah lazim diucapkan, tidak tau apakah katau itu salah atau benar. Saya membaca tulisan dari Eddy Santoso yang menyebutkan kata Deponeering tidak tepat untuk kasus Bibit – Chandra. Deponering bentuk kata benda dari deponeren, menurut definisi dalam bahasa aslinya di Negeri Belanda artinya menyerahkan, melaporkan, mendaftarkan. Ini bisa ditemukan dalam hukum dagang, administrasi maupun perpajakan. Het bedrijf wilde zijn merknaam deponeren (Perusahaan itu ingin mendaftarkan nama merknya). Gedeponeerde merk = merk terdaftar. Proses penyerahan, pelaporan atau pendaftarannya disebut deponering. Deponeren jaarstukken = laporan tahunan. Dalam bahasa sehari-hari deponeren bisa bermakna membuang. Jij kun je afval in deze ton deponeren (Kamu bisa membuang sampahmu di tong ini).
Sedangkan menghentikan atau menyampingkan perkara seperti dimaksudkan para ahli hukum di tanah air adalah bukan deponering, melainkan seponering, bentuk kata benda dari seponeren. Seponeren artinya terzijde leggen (menyampingkan), niet vervolgen (tidak menuntut). Terminologi ini hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Het Nederlands Strafprocesrecht (KUHAP Belanda). Definisinya, menyampingkan atau tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka karena pertimbangan azas oportunitas atau karena tidak cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen een brandweercommandant geseponeerd (Kejagung telah menyampingkan perkara terhadap komandan pemadam kebakaran).
Sinonim dari seponeren adalah sepot. Penghentian penuntutan karena dianggap tidak perlu (pertimbangan azas oportunitas) disebut dengan beleidssepot (penghentian secara kebijakan), sedangkan penghentian karena tidak cukup bukti disebut dengan technisch sepot (penghentian secara teknis). Kewenangan atas seponeren atau sepot ini menurut strafprocesrecht ada di tangan kepolisian dan kejaksaan. Bagaimana urusan seperti ini sampai harus presiden yang memutuskan dan para ahli hukum dari praktisi sampai guru besar bisa salah dalam terminologi mendasar ini? (detiknews,11/06/2010).
Ini meninggalkan hipotesis bahwa mungkin salah satu pemicu kesemrawutan penerapan dan penegakan hukum di Indonesia karena kelemahan dalam memahami teks bahasa Belanda yang diwarisi, sehingga akhirnya tersesat. Perhatikan sikap presiden, yang tidak mau menindak pejabat Polri dan Kejagung, dengan dalih tidak mau mencampuri proses hukum. Di Negeri Belanda, proses hukum yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun adalah pengadilan. Mendagri dalam situasi khusus bisa memanfaatkan kewenangannya untuk menindak pejabat penyidik. Kewenangan ini untuk mencegah jangan sampai kejagung dan polisi dikendalikan cukong. Selanjutnya Mendagri mempertanggungjawabkan kebijakannya secara politik di depan parlemen. Setahu saya juga bahwa Kejagung dan Kapolri dalam organogram berada di bawah presiden, bukan yustisi. Dengan sikap presiden itu sempurnalah sudah tengara kesesatan, beserta segala akibatnya.
*sekretaris Bid.Hikmah DPD IMM Jawa Tengah

One thought on “Kasus Bibit Chandra, Deponeering, dalam sebuah kesemrawutan

  1. Kekuatan FreeMason Yahudi bermain di balik aksi Anggodo, Gayus, Silo, dll.?
    Semua orang sepertinya berusaha untuk saling menutupi agar kedok anggota mafia FreeMason utamanya tidak sampai terbongkar.
    Jika memang benar demikian, maka tidak akan ada yang bisa menangkap dan mengadili Gembong tersebut -di dunia ini- selain Mahkamah Khilafah!
    Mari Bersatu, tegakkan Khilafah!
    Mari hancurkan Sistem Jahiliyah dan terapkan Sistem Islam, mulai dari keluarga kita sendiri!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s