Peranan Muhammadiyah dalam perpolitikan Indonesia

Muhammadiyah dan NU sebagai dua ormas terbesar di Indonesia sangat menarik dilihat dalam peristiwa-peristiwa politik, termasuk pilpres 2009. Arah dukungan Muhammadiyah yang sifatnya tidak terang-terangan harus dipahami sebagai ketentuan yang terpaksa diambil karena keterikatan pada khittah. Terikat oleh khittah, Muhammadiyah tidak dapat memberikan dukungan bulat kepada satu pasangan capres atau partai tertentu, karena bagaimanapun untuk membulatkan dukungan butuh kesepakatan bersama dan sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah tidak mungkin mengadakan rapat nasional khusus untuk menentukan pilihan politiknya.

Muhammadiyah sebelum penjajahan Jepang
Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H /18 Nopember 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal K.H. Ahmad Dahlan, seorang pegawai Kesultanan Yogyakarta yang bertindak sebagai khatib dan bekerja sebagai pedagang. Organisasi ini didirikannya untuk mengorganisir kegiatannya mengajak kembali ke Qur’an dan Hadits yang pada mulanya mengalami penolakan namun kemudian berangsur-angsur diterima tidak hanya di Kauman tapi di tempat-tempat perdagangannya di luar Yogya bahkan hingga ke luar Pulau Jawa. Di samping pengajian kepada kaum laki-laki, K.H. Ahmad Dahlan juga mengadakan pengajian kepada kaum ibu-ibu yang diberi nama “Sidratul Muntaha”.

Tahun 1913-1918 beliau mendirikan 5 buah Sekolah Dasar. Tahun 1919 mendirikan Hooge School Muhammadiyah yang kemudian pada tahun 1921 diganti namanya menjadi Kweek School Muhammadiyah. Sekolah ini pada tahun 1923 dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1930 namanya diganti menjadi Muallimin dan Muallimat.

Selanjutnya Muhammadiyah mendirikan organisasi untuk kaum perempuan Aisyiyah yang dipimpin istrinya Ny. Walidah Ahmad Dahlan. Aisyiyah bermula dari badan otonom SAPATRESNA, kelompok pengajian wanita yang didirikan pada tahun 1914. Nama Aisyiyah digunakan sejak tahun 1920.

Pada tahun 1918 Muhammadiyah mendirikan organisasi kepanduan yang bernama Hizbul Wathan. Tahun 1920 dibentuk media massa yang dinamai Suara Muhammadiyah. Pada tahun 1927 Muhammadiyah mempunyai 176 cabang, dan Aisyiyah mempunyai 68 cabang yang tersebar di seluruh kekuasaan Hindia Belanda.

Sesuai dengan kondisi Hindia Belanda yang saat itu gerakan kepartaian dibatasi, Muhammadiyah lebih banyak bergerak di bidang sosial. Sampai dikeluarkannya aturan disiplin pada SI tahun 1928, Fachruddin tokoh Muhammadiyah berkiprah di SI, bahkan sampai menduduki Bendahara.

Era Jepang
Pada tahun 1937, yakni tanggal 21 September 1937, Muhammadiyah bersama Nachdliyah mendirikan MIAI (MAjelis Islam A’la Indonesia) yang diwakili oleh K.H. Mas Mansyur dari Muhammadiyah, K.H. Abdul Wahab Chasbullah dari Nachdliyah, dan K.H. Ahmad Dahlan mewakili organisasi non-partai/ormas. Meskipun MIAI bukan bergerak di bidang politik, tetapi MIAIlah yang kemudian menjadi embrio Masyumi. MIAI dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1943 dan menggantikannya dengan Masyumi yang di dalamnya juga terdapat Muhammadiyah.

Pada tahun 1937 pula, K.H. Mas Mansyur bersama Dr.Sukiman Wirjosanjaya mendirikan PII (Partai Islam Indonesia) sebagai penimbangan atas sikap non-kooperatif dari PSII.

Era Kemerdekaan
Pada tanggal 7-8 November 1945, Masyumi tempat bernaung Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya memutuskan untuk mengusung suatu misi yakni kemerdekaan. Masyumi menjadi partai politik yang amat kental perjuangannya dalam era kemerdekaan.

Sudirman, kepala Hizbul Wathan diangkat menjadi pemimpin TNI.
Tahun 1947 Muhammadiyah membentukan Angkatan Perang Sabil (SPS) dengan Ketua Hajid, Wakil Ketua A.Badawi dan penasihat Ki Bagus Hadikusumo.

Pasca Kemerdekaan
Muhammadiyah aktif di Masyumi pasca kemerdekaan. Pada waktu pemilu 1955 Muhammadiyah masih bergabung dengan Masyumi meski NU waktu itu sudah keluar dan menjadi peserta Pemilu. Seiring dengan menurunnya “keuntungan-keuntungan politik” yang didapat Muhammadiyah selaku anggota istimewa Masyumi, Sidang Tanwir Muhammadiyah 1956 memutuskan meninjau ulang keanggotaan istimewa Muhammadiyah di Masyumi. Pada sidang tanwir 1959 Muhammadiyah resmi keluar dari Masyumi.

Era Orde Baru
K.H. Faqih Usman dari Muhammadiyah dan Dr.Anwar Haryono pernah mengirimkan surat kepada Soeharto untuk mencabut larangan terhadap partai masyumi. Nota Faqih Usman tersebut tidak ditanggapi. Selanjutnya Muhammadiyah dan bekas pendukung masyumi mendirikan Parmusi, yang pasca Pemilu 1971 berfusi ke PPP.

Era Reformasi
Pada bulan Agustus 1998, Amien Rais, Ketua Muhammadiyah saat itu mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat dukungan dan fasilitasi dari Muhammadiyah. Pengajuan Bambang Sudibyo dan Hatta Rajasa yang dua kali menjadi menteri dari PAN, menimbulkan disharmoni PAN dan Muhammadiyah. Ketidakpuasan terhadap PAN menyebabkan generasi muda Muhammadiyah melahirkan partai sendiri yakni Partai Matahari Bangsa pada tanggal 26 November 2006.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s